Jangan Main-Main Dengan Dana Desa Sudah 15 Orang Terperiksa di Kabupaten Karo

Jangan Main-Main Dengan Dana Desa Sudah 15 Orang Terperiksa di Kabupaten Karo

Kabanjahe, pwrinewsonline.com – Antusias dan rasa penasaran masyarakat menimbulkan banyaknya pertanyaan masyarakat kepada awak media pwrinewsonline.com dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya  PC LSM KCBI Kabupaten Karo, yang selalu mengikuti perkembangan laporan masyarakat ke Kejaksaan Negeri Kabanjahe terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dana Desa Anggaran 2015 di Desa Cinta Rakyat yang diduga dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Lindawati beru Ginting dan juga dugaan Kepala BPMPD, Susi Iswara Bangun serta Camat Merdeka, Terang Ukur Surbakti menetapkan kewajiban (KW) sebesar 15% hingga 20% dari jumlah anggaran yang diterima di setiap Desa.

Ketua PC LSM KCBI Kabupaten Karo, Rudi Surbakti beserta tim media pada Kamis, 26 Mei 2016 Pukul 14.00 Wib mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kabanjahe untuk bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Kabanjahe, I Gde Wirajana, SH, MH. Setelah bertemu dengan Kajari Kabupaten Karo tersebut, yang turut didampingi oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Dapot Manurung, SH, dan Juga Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Muttaqin Harahap, SH, di ruang kerja Kasintel Kejari.

Rudi Surbakti mempertanyakan proses perkembangan laporan masyarakat ke Kejaksaan Negeri Kabanjahe tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa tertanggal 02 Pebruari 2016 dan mengatakan  bahwa Perkara Dana Desa yang ditangani oleh Pidana Khusus Kejari ini sangat menjadi perhatian publik dan cukup banyak menimbulkan opini negatif di masyarakat tentang Proses Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi  Dana Desa yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Tanah Karo ini terkesan lambat.

Rudi Surbakti selaku Ketua LSM KCBI Kabupaten Karo sangat berharap pada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Karo agar anggaran Dana Desa tidak berhenti di kota. “Siapapun yang terlibat dan terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ini akan menimbulkan efek jera terhadap Pemangku Jabatan Kepala Desa lainnya agar tidak bermain-main dengan Dana Desa,” tegas Rudi Surbakti.

“Masyarakat sangat menantikan kejelasan dari Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi DD, ADD, DBH-P dan P yang juga melibatkan terperiksanya beberapa oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijajaran Pemkab Karo,” ujar Rudi Surbakti menambahkan.

Dalam pertemuan yang berjalan santai tapi serius itu, Kepala Kejari Tanah Karo, I Gde Wirajana, SH, MH, menjelaskan bahwa “Kita sudah bekerja dengan intensif dalam menangani laporan masyarakat terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa ini”. Kita juga sudah memanggil dan memeriksa sebanyak lima belas (15) orang dan tiga (3) diantaranya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemkab Karo,” papar pria asal Bali ini menjawab pertanyaan Rudi.

“Saat ini kita lagi menunggu hasil perhitungan Tim Tenaga Ahli dari Teknik Sipil USU untuk menentukan langkah proses penanganan perkara ini selanjutnya,” ujar I Gde Wirajana.

Kasipidsus Kejari Tanah Karo, Dapot Manurung, SH, juga mengatakan bahwa tanggal 27 April 2016 yang lalu telah melakukan perhitungan langsung di lokasi terhadap fisik bangunan yang berlokasi di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo bersama Tim Tenaga Ahli dari Teknik Sipil Universitas Sumatra Utara (USU) dengan Ketua Tim, Indra Jaya Pandia (Laboratorium Beton) yang diundang pihak Kejari secara khusus untuk menghitung kerugian negara.

“Kita telah memanggil Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Karo, Susi lswara Bangun, Camat Merdeka, Terang Ukur Surbakti dan Pejabat Kepala Desa Cinta Rakyat, Lindawati Br Ginting. Selain itu, kita juga sudah berkoordinasi kepada Kepala Inspektorat Pemkab Karo, Filemon Karo-Karo terkait diperiksanya mereka yang berstatus PNS Kabupaten Karo dengan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dimaksud,” ungkap Kasipidsus.

Muttaqin Harahap, SH selaku Kasi Intel Kejari Tanah Karo menegaskan bahwa proses perkara ini tetap berjalan. “Tidak akan berhenti begitu saja. Untuk menentukan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka, akan kita lihat dulu bagaimana hasil perhitungan Tenaga Ahli dari Teknik Sipil USU. Kita akan segera melakukan Ekspos Internal setelah kita dapatkan hasil dari perhitungan tersebut” pungkas Kasintel Kejari menyudahi pembicaraan. (Wahyu Hidayat/Eddy Pranto Surbakti/Budiman Sitepu).

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

One Response

  1. Author

    redaksiOctober 12, 2016 at 05:33Reply

    Pemerintah harus tegas dengan pengawasan dana desa!

Leave a Reply